Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang digelar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda, Senin (27/10/2025).
Rakor yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tengah itu juga tersambung secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dari Kampus IPDN Jatinangor.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tren inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year), dengan pertumbuhan 0,21 persen (month-to-month) pada minggu keempat Oktober.
“Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Tidak hanya di tingkat nasional, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan posisi yang cukup baik di kawasan ASEAN,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2025 mencapai 5,12 persen (yoy). Sementara itu, Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan capaian 7,95 persen, di bawah Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan tertinggi 32,09 persen.
Namun demikian, Sulawesi Tengah masih termasuk 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi nasional, yakni 3,88 persen pada September 2025. Dua daerah dengan inflasi tertinggi di Sulteng tercatat di Kabupaten Tolitoli (5,26 persen) dan Kabupaten Banggai (4,90 persen).
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Sulawesi Tengah pada minggu keempat Oktober 2025 menunjukkan penurunan tertinggi sebesar -1,48 persen. Penurunan tersebut dipicu oleh turunnya harga beras, bawang merah, dan cabai rawit, yang selama ini menjadi komoditas penyumbang inflasi utama.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat langkah pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
“Upaya ini penting agar masyarakat tetap terjaga daya belinya dan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait,” tegas Wagub.
Melalui sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan laju inflasi guna menjaga kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini turut dihadiri oleh Perwakilan Perum Bulog Sulteng, Jusri, Perwakilan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, perangkat daerah terkait, serta unsur Forkopimda.
